winrip-ibrd – Pemerintah Indonesia bersiap memasuki babak baru dalam kebijakan energi nasional dengan rencana peluncuran bahan bakar minyak (BBM) jenis B50 pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi kelanjutan dari
Sisi lain hilirisasi adalah celah struktural antara ambisi kebijakan pemerintah dan kondisi nyata infrastruktur di lapangan — sebuah ketidaksesuaian yang membuat 68% proyek hilirisasi mineral Indonesia mengalami keterlambatan lebih dari
winrip-ibrd – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat sektor perkebunan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah dengan menargetkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 3.600 hektar pada tahun 2026.
winrip-ibrd – AHY Bangun 110 Rumah Layak Huni dengan Fasilitas Modern ini adalah langkah besar kembali diambil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
winrip-ibrd – Aktivitas di Jembatan Suramadu pada Rabu (15/4/2026) mengalami penyesuaian lalu lintas setelah petugas melakukan penutupan sementara secara berkala. Penutupan ini dilakukan sebagai bagian dari pengujian dinamis struktur jembatan,
winrip-ibrd – Dugaan pemborosan proyek MYC jalan Jambi senilai Rp180 miliar mencuat di tengah efisiensi anggaran. Progres dipertanyakan, publik desak audit dan transparansi. Proyek preservasi jalan nasional di Provinsi Jambi
winrip-ibrd – Keterlibatan sekitar 2.000 ASN jalani pelatihan Komcad ( Komponen Cadangan ) menandai babak baru dalam strategi pertahanan Indonesia. Program ini bukan sekadar pelatihan biasa, melainkan bagian dari transformasi
Tol Getaci (Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap) adalah proyek jalan tol sepanjang 206,65 km yang digadang-gadang menjadi tol terpanjang di Indonesia — namun hingga April 2026 belum berhasil menarik investor akibat proyeksi trafik rendah
ASN wajib WFH setiap Jumat mulai 1 April 2026 adalah kebijakan kerja dari rumah nasional yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah bekerja dari rumah satu
Prabowo gandeng swasta bangun 6900 proyek infrastruktur adalah kebijakan nasional di mana pemerintah Indonesia mengalihkan sebagian besar pembiayaan dan pelaksanaan proyek pembangunan fisik kepada sektor swasta — dengan skema utama