Organisasi dan Tata Laksana Proyek

Print Friendly

Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan Executing Agency dari Pinjaman Luar Negeri IBRD 8043-ID program WINRIP dengan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga sebagai Lead Implementing Agency, untuk melaksanakan manajemen/pengelolaan Pinjaman Luar Negeri, dan pada pelaksanaan koordinasinya dibentuk Project Management Unit (PMU) yang berkedudukan di Jakarta.

Instansi Terkait

a. Kementerian Keuangan
Adalah institusi yang secara umum mengatur kegiatan keuangan negara, terkait dengan pelaksanaan proyek antara lain memberikan persetujuan pembayaran proyek, administrasi rekening khusus/pembayaran langsung, dan lain-lain.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Adalah institusi yang melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antar kementerian-kementerian terkait, menyiapkan kebijakan strategis pembangunan nasional.

Tim Pengarah (Steering Committee)
Adalah tim yang beranggotakan dari kementerian/instansi yang terkait erat dengan pelaksanaan proyek. Tim pengarah adalah tim yang memberikan pengarahan dan petunjuk, arah kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan substansi memberikan petunjuk dalam mengatasi setiap hambatan dan permasalahan dengan memberikan arahan pemecahan serta rekomendasi.

Tugas serta unsur dari Tim Pengarah adalah sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan/ Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas No. 335/M.PPN/06/2007 tanggal 28 Juni 2007. Untuk proyek WINRIP ini dibentuk Steering Committee yaitu Project Steering Committee (PSC) yang beranggotakan seluruh Kementerian/instansi yang terkait pelaksanaan proyek WINRIP, diketuai oleh Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas.

Untuk membantu tugas harian Tim Pengarah dibentuk Sekretariat Steering Committee. Sekretariat Tim Pengarah diketuai oleh Direktur Transportasi Bappenas, dengan anggota dari Kementerian/instansi terkait, salah satunya Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Untuk kegiatan terkait dengan WINRIP, yang terkait adalah Seketrariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) cq Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri sebagai wakil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),  DItjen Bina Marga sebagai Executing Agency, dan Inspektorat Jenderal (Itjen)  sebagai pelaksana pengawasan internal dan pengusulan sanksi-sanksi terhadap audit keuangan dan audit teknis.

d. Direktorat Jenderal Bina Marga,  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Adalah anggota  Tim Pengarah dan sebagai Executing Agency proyek WINRIP, meliputi:

  1. Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Ditjen Bina Marga
    Tugas dan fungsi  Dit. PJJ dalam hal menyiapkan perencanaan, pemograman, dan pembiayaan penyelenggaraan jalan.  Adalah sebagai anggota  Tim Pengarah dan sebagai  Lead Implementing Agency untuk  melaksanakan ketentuan di dalam Naskah Perjanjian WINRIP. Dit. PJJ juga sebagai institusi yang melaksanakan korespondensi dengan Bank Dunia dan pelaksana tugas dari Executing Agency (Ditjen Bina Marga)  serta sebagai Implementing Agency untuk jasa konsultansi Technical Assistance for Core Team Consultant (CTC). Dalam tugasnya, Dit. PJJ membentuk PMU yang mengelola day to day pelaksanaan loan WINRIP dengan tugas-tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam bab 2.2 PMM ini.
  2. Direktorat Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga
    Melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan teknis dan standarisasi  bimbingan teknis, serta penyiapan standar dokumen pelelangan, spesifikasi serta kontrol kualitas/mutu bangunan. Penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan dan keselamatan jalan, serta evaluasi di bidang pengembangan sistim jaringan prasarana jalan.
  3. Direktorat Preservasi Jalan, Ditjen Bina Marga
    Melaksanakan pembinaan, kontrol, koordinasi, evaluasi serta monitoring  terhadap pelaksanaan konstruksi fisik khususnya yang terkait WINRIP meliputi Provinsi di  Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung.
  4. Direktorat Jembatan, Ditjen Bina Marga
    Melaksanakan pembinaan, kontrol, koordinasi, evaluasi serta monitoring  terhadap pelaksanaan konstruksi fisik khususnya yang terkait WINRIP meliputi Provinsi di  Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung.
  5. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
    Ditjen Bina Marga membentuk unit administratif di setiap wilayah yang disebut “Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional”. Pada program WINRIP, BBPJN/BPJN melaksanakan kebijakan implementasi teknis prasarana jalan meliputi BBPJN II (Medan), BPJN III (Padang) dan BBPJN V (Palembang). BBPJN/BPJN akan menunjuk/menugaskan “Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)” di tingkat Provinsi untuk melaksanakan paket-paket terkait di wilayahnya.  BBPJN/BPJN merupakan kepanjangan tangan Ditjen Bina Marga dalam koordinasi program di wilayahnya. Instansi (Satker) di bawah BBPJN/BPJN berkaitan dengan :
    a. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah (Satker Wilayah)
    b. Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (SNVT P2JN).Setiap Satker menunjuk SNVT/PPK/Pengguna Anggaran/Pelaksana Kegiatan sebagai Implementing Unit untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di Sub Proyek (paket) terkait.

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN

winrip_organization_chart


Gambar 2
WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT
(WINRIP)
Organisasi Satuan Kerja/Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Untuk Project Implementation Unit (PIU)

Struktur_Organisasi_Satker

 


    APLIKASI
    • File Storage
    • Peta Proyek
    • Admin DMS
    • Admin CHS
    • Admin FMIS
Copyright © 2013 WINRIP - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan